Dewan Minta Pemprov Awasi Kinerja SKPD

Dewan Minta Pemprov Awasi Kinerja SKPD

PINANG- Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri merekomendasikan beberapa catatan dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2015 pada Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi di Balairung Kantor DPRD Dompak, Rabu (21/10).

Teddy Jun Askara, Ketua Komisi IV DPRD Kepri sekaligus juru bicara fraksi partai Golongan Karya mengatakan Salah satu point penting yang direkomendasikan beberapa fraksi pada Dewan adalah meminta Pemeritah Provinsi (Pemprov) untuk dapat selalu meningkatkan serta mengawasi kinerja setiap program yang dijalankan setiap SKPD di Lingkungan Provinsi Kepri.

Pasalnya, menurut Tedy, denga perubahan ekonomi Kepri saat ini yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp 757 miliar, Pemerintah Provinsi diarapkan mapu mengelola serta memanage anggaran tersebut dengan baik dan profesional. Jika tidak maka, defisit anggaran ini dapat berdampak besar bagi perekonomian.

"Untuk itu, kami mengharapkan nantinya pemerintah daerah yakni pemprov Kepri dapat lebih mengawasi kinerja setiap program SKPD," ujar Tedy dihadapan 22 anggota Dewan yang hadir.

Menurut Teddy, pemprov harus bisa membedakan mana yang merupakan program yang diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda dan tidak menimbulkan dampak itu yang harus dipilah. Sehingga kedepannya pengalokasian anggaran ini dapat dilakukan secara optimal.

"Jika perlu setiap hasil dari rencana pembangunan dari suatu program dicetak ulang dan diberikan kepada DPRD agar Dewan dapat mengawasi berjalannya program tersebut," tegas Teddy.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Hanura Plus Sukri Fakhrial yang mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai badan legislatif mengharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pengawasan, evalusi terhadap setiap program yang dijalankan dari masing-masing SKPD agar dapat mengoptimalkan perencanaan anggaran yang ada. 

"Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya setiap perencanaan yang dibuat dalam APBD merupakan program perencanaan yang diperioritaskan demi kesejahteraan masyarakat," kata Sukri

Selain itu, Sukri juga mengatakan pengalokasian anggaran tersebut juga diharapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. "Kita berharap pengalokasian anggaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya. 

Sementara itu, dalam pelaksanaan rapat paripurna yang dihadiri Sekertaris Daerah Robert Iwan Lorioux sebagai wakil dari pemerintah dan beberapa jajaran SKPD ini sempat terjadi skorsing sebanyak 2 kali. Menurut Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak penundaan tersebut dilakukan karena masih ada sedikit pembahasan terkait dengan terdapat beberapa program yang belum jalan, namun sudah di lelang. Untuk itu, Jumaga mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penbahasan guna penyelesaian APBD-P ini.

Berita Anak Magang Suci Ramadhia, Vivi Purnamasari, Istiqomah, Zuraidi